Indeks RB Pemkot Madiun Tahun 2018
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Madiun. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel,…
PNS Pelaku Tindak Pidana Jabatan
Dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Pebruari 2019, Menteri PANRB menegaskan bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Surat Keputusan Bersama Mendgari, Menteri PANRB, dan Kepala BKN tgl 13 September 2018, PNS yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan…
Pengelolan Pengaduan WBS
Sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan guna menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Madiun tanggal 21 Pebruari 2019 Nomor: 800/541/401.050/2019 perihal Unit Pengelola…
Kode Etik APIP
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan isntansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya salah…
Monitoring dan Evaluasi PPRG TA 2018
Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan guna memberikan manfaat dan daya ungkit kepada perempuan dan laki-laki dalam pembangunan untuk…
Survei Persepsi Korupsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 disebutkan bahwa birokrasi harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek…
Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2018
Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi di mana Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan/atau pihak ketiga memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan…
Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018
Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, maka Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengeluarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang…
Permendagri No. 133 Tahun 2018
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka pada tanggal 31 Desember 2018 Menteri Dalam Negeri…
Kewajiban Perpajakan atas Transaksi Belanja Oleh Pemda
Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi yang bersumber dari Belanja Pemerintah dan mencegah penyetoran pajak ke Kas Negara pada penghujung tahun, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Pemerintah. Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan…
