Penegakan Hukum Terhadap ASN yang Melakukan Tipikor
Berdasarkan laporan dari BKN bahwa masih terdapat 2.357 PNS pelaku tindak pidana korupsi yang sudah berstatus inkracht namun masih tetap aktif bekerja dan sebagai pedoman untuk penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, pada tanggal 10 September 2018…
PP No. 60 Tahun 2020
Instansi Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai…
Sosialisasi SE MenPAN dan RB No. 137 Tahun 2018
Guna menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tanggal 21 Mei 2018 Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara, maka Sekretaris Dearah Kota Madiun melalui surat tertanggal 4 Juni…
Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS
Pada tanggal 31 Mei 2018, Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat Nomor: K.26-30/V.72-2/99 Perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksaan Tugas dan Fungsi PNS. Isi edaran yang memuat sejumlah norma baru itu antara lain: Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis …
Surat Edaran Menteri PANRB Bagi ASN Dalam Penggunaan Medsos
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 21 Mei 2018 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Surat tersebut dibuat dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode…
Permendagri No. 9 Tahun 2018
untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Dalam Negeri menetapkan…
Kepwal Tim Evaluasi Penilaian Mandiri RB Pemerintah Kota Madiun
Mengingat bahwa Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.201/95/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.01/349/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini,…
Pelaksanaan SPM
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor: 440/868/Bangda pada tanggal 13 Februari 2018 perihal: Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam surat tersebut…
Permendagri No. 4 Tahun 2018
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan…
Majelis Kode Etik Pegawai Pemkot Madiun
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggung jawab, beretika, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas…
