Sosialisasi PMPRB Tingkat OPD
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019 dengan narasumber Bapak Drs. Agusdin Mutaqqin dari Kemenpan dan RB, Inspektorat Kota Madiun kembali melakukan sosialisasi kepada masing-masing Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing Perangkat…
Peta Proses Bisnis Inspektorat
Penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Inspektur Kota Madiun menetapkan Keputusan Inspektur No: 180.45-401.050.06/2020 tentang Peta…
Reviu LKPD Tahun 2019
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun (LKPD) Tahun 2019 dilaksanakan untuk memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Reviu LKPD ini terutama mencakup penelusuran…
Keputusan Kepala BNPB No. 9.A Tahun 2020
Memperhatikan perkembangan wabah virus corona di luar negeri khususnya di Negara Republik Rakyat Tiongkok yang semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap Warga Negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri…
Laporan Penerimaan Gratifikasi Triwulan IV Tahun 2019
Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 21 Mei 2019 Nomor: 700/1706/401.050/2019 tentang Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan dan Surat Inspektur tanggal 23 Desember 2019 Nomor: 700/5034/401.050/2019 tentang Pelaporam Penerimaan Gratifikasi Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru 2020…
Standar Pelayanan pada Inspektorat
Terdapat beberapa jenis pelayanan di Inspektorat Kota Madiun yang telah disusun standar pelayanannya. Standar pelayanan ini mencakup: Persyaratan pelayanan Sistem, mekanisme dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk layanan Penanganan, pengaduan, saran dan masukan/apresiasi Adapun jenis pelayanan di Inspektorat yang…
Atensi Upaya Peningkatan Kapabilitas APIP
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Januari 2020 mengeluarkan surat Nomor: S-326/PW13/6/2020 tentang Atensi Upaya Peningkatan Kapabilitas APIP. Isi surat tersebut sebagai berikut: Berdasarkan hasil evaluasi atas upaya peningkatan kapabilitas APIP, baik melalui kegiatan penjaminan kualitas (Quality…
Klinik Konsultasi Pengawasan
Guna meningkatkan kapabilitas serta pemberdayaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), optimalisasi atas dan konsultasi APIP dinilai menjadi sangat penting dalam mengawal program pembangunan Pemerintah Daerah, utamanya dalam upaya pencegahan korupsi. Dalam menjalankan fungsi assurance, APIP melakukan compliance audit dan memberikan saran koreksi…
Jadwal Rencana Pelaksanaan PKPT Berbasis Resiko Tahun 2020
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pada Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu suatu Pedoman yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan…
Daftar Obyek Pengawasan Inspektorat Kota Madiun
Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan yang berkualitas dengan mempertimbangkan prioritas program/kegiatan Pemerintah Daerah dan sumberdaya APIP, diperlukan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.050/258/2019 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Kota Madiun Tahun…
