Sosialisasi PMPRB Tingkat OPD
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019 dengan narasumber Bapak Drs.
Berita, PMPRB
January 2020
Produk Hukum, Program & Kegiatan, Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat
Penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran,
Berita, Reviu
Reviu LKPD Tahun 2019
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun (LKPD) Tahun 2019 dilaksanakan untuk memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
COVID-19, Pengumuman
Keputusan Kepala BNPB No. 9.A Tahun 2020
Memperhatikan perkembangan wabah virus corona di luar negeri khususnya di Negara Republik Rakyat Tiongkok yang semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya
Berita, Gratifikasi
Laporan Penerimaan Gratifikasi Triwulan IV Tahun 2019
Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 21 Mei 2019 Nomor: 700/1706/401.050/2019 tentang Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan
Berita
Standar Pelayanan pada Inspektorat
Terdapat beberapa jenis pelayanan di Inspektorat Kota Madiun yang telah disusun standar pelayanannya. Standar pelayanan ini mencakup: Persyaratan pelayanan Sistem,
APIP
Atensi Upaya Peningkatan Kapabilitas APIP
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Januari 2020 mengeluarkan surat Nomor: S-326/PW13/6/2020 tentang Atensi Upaya Peningkatan Kapabilitas
Berita, Program & Kegiatan
Klinik Konsultasi Pengawasan
Guna meningkatkan kapabilitas serta pemberdayaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), optimalisasi atas dan konsultasi APIP dinilai menjadi sangat penting dalam
Produk Hukum, Program & Kegiatan
Jadwal Rencana Pelaksanaan PKPT Berbasis Resiko Tahun 2020
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pada Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu suatu
Produk Hukum, Program & Kegiatan
Daftar Obyek Pengawasan Inspektorat Kota Madiun
Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan yang berkualitas dengan mempertimbangkan prioritas program/kegiatan Pemerintah Daerah dan sumberdaya APIP, diperlukan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko