Webinar Sosialisasi Permendagri No. 23 Tahun 2020
Materi Webinar Sosialisasi Permendagri No. 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 yang disampaikan […]
Materi
June 2020
APIP, COVID-19, Peraturan
PMK No. 75/PMK.09/2020
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
APIP, Materi
Peran APIP dalam Implementasi Permendagri No. 18 Tahun 2020
Peran APIP dalam penyusunan LPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pengumuman, PMPRB
Pengumuman tentang Aplikasi PMPRB Online
Per 30 Juni 2020, Kedeputian Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menutup
APIP, Berita
Diskusi Interaktif: Sinergi dan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pada hari Rabu, 24 Juni 2020 Inspektorat Kota Madiun mengikuti kegiatan Diskusi Interaktif: Memperkuat Sinergi dan Meningkatkan Efektifitas Dalam Pencegahan
Berita, COVID-19
Pendampingan Penyaluran Bantuan JPS Provinsi Jatim
Menindaklanjuti surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Nomor: 360/440/401.206/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal permohonan pendampingan penyaluran bantuan
Berita, PMPRB
Rapat Evaluasi PMPRB Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020
Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PAN dan RB
APIP
Peran APIP dalam Pengendalian Korupsi (Fraud)
Dalam acara Seminar Online antara BPK RI dan ACFE Indonesia Chapter tanggal 22 Juni 2020, Kepala BPKP, Bapak Muhammad Yusuf
APIP
Isu Aktual Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dalam pelaksanaan Webinar tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni
APIP, Peraturan
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan