SDS: Memahami Pelaksanaan Kinerja, Pemantauan Kinerja, dan Pembinaan Kinerja”
Pelaksanaan kinerja, Pemantuan kinerja dan Pembinaan Kinerja merupakan komponen dalam Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi dan/atau unit kerja ke dalam sasaran kinerja Pegawai. Sistem manajemen kinerja PNS merupakan keharusan bagi setiap…
Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah….
Monev Pengelolaan Laporan Keuangan Semester I TA 2021
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka Inspektorat Kota Madiun melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Semester I Tahun Anggaran 2021 selama 10 (sepuluh) hari kerja, mulai tanggal…
Peran APIP Mengawal Penyaluran Bansos/JPS Yang Bersumber Dari APBD
Sebagaimana radiogram No. T.005/4374/Keuda tanggal 25 Juli 2021 yang dikirimkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, maka Inspektorat Kota Madiun mengikuti kegiatan Sosialisasi Inmendagri No. 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan/Atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber…
Realisasi APBD Penanganan Covid-19
Sebagaimana radiogram No. T.005/4374/Keuda tanggal 25 Juli 2021 yang dikirimkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, maka Inspektorat Kota Madiun mengikuti kegiatan Sosialisasi Inmendagri No. 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan/Atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber…
PMK No. 94 Tahun 2021
Untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan dampaknya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan Dampaknya…
ATT PBJ Almatkes Untuk Penanganan COVID-19
Sebagai tindak lanjut atas Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/859/IJ Tanggal 26 Maret 2020 hal Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan COVID-19 dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: S-2202/PW13/6/2021 tanggal 7 Juni 2021 hal Pelaksanaan…
Inmendagri No. 24 Tahun 2021
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) dan Level 3 (tiga) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen, maka Menteri…
Reviu RKPA DAK Non Fisik BOK TA 2021
Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 serta Surat Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Nomor: 440/819/401.103/2021 tanggal 29…
SE Dirjen P2P No. HK.02.01/I/1919/2021
Dengan mempertimbangkan bahwa masih ada SDM Kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi 2 dosis lengkap namun masih terinfeksi Covid-19 serta makin meluasnya penyebaran Covid-19 di hampir seluruh provinsi, maka diperlukan intervensi vaksinasi dosis ketiga bagi para SDM Kesehatan yang dihadapkan dengan…
