Quality Assurance Kapabilitas APIP
Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas dan independensi pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, maka […]
APIP
APIP
APIP, COVID-19
Sinergi dan Transformasi Pengawasan APIP di Masa Pandemi COVID-19
Peran daerah sangat penting untuk mendukung kesuksesan program penanganan dampak Covid-19: Penanganan Dampak Kesehatan: percepatan penyaluran insentif dan/atau santunan kematian
APIP, Berita, Monev
Pengawasan Intern Pengadaan CPNS Tahun 2019
Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri PAN-Reformasi Birokrasi Nomor 160 Tahun 2019 tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Tahun
APIP, Berita
TLHP Pamjab Bupati/Walikota dan BKK Provinsi Jatim
Sebagai tindak lanjut atas hasil audit kinerja BPK RI terhadap Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengenai Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota
APIP, Berita, Reviu
Rapat Pelaksanaan Reviu Perubahan RKA-SKPD TA 2020
Dalam Tahun Anggaran 2020 ini Inspektorat Kota Madiun kembali melaksanakan kegiatan Reviu Perubahan RKA-SKPD TA 2020. Pelaksanaan reviu Perubahan RKA-SKPD
APIP, COVID-19, Materi
Pengawalan APIP Daerah atas Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah
Materi Pengawasal APIP Daerah atas Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah yang disampaikan oleh DR. Elfin ELyas, M.Si.,
APIP, Peraturan
SE Mendagri No. 800/4070/SJ
Untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih
APIP, COVID-19, Materi
Dialog Interaktif Pimpinan APIP Daerah
Dalam rangka menjaga governance, risk and control (GRC) dan meningkatkan kualitas pengawasan intern (APIP) atas implementasi program penanganan Covid-19 dan
APIP, Diklat, Materi
Webinar: Peran Strategis APIP
Pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, kembali Inspektorat Kota Madiun mengikuti webinar dengan tema Peran Strategis Aparat Pengawasan Intern
APIP, Peraturan
SE BPKP No. SE-11/K/JF/2020
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease