Untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih
Read moreCategory: Peraturan
Permendagri No. 70 Tahun 2019
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah perlu diatur berdasarkan pertimbangan: Untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat. Guna memenuhi kewajiban Pasal
Read morePenanganan PNS Yang Terkena Kasus Pidana
PNS sebagaimana warga negara yang lain, sama kedudukannya di muka hukum. Jika ia terlibat dalam kasus pidana maka ia harus
Read moreNetralitas PNS
DASAR : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No. 10 Th 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Read morePP No. 12 Tahun 2019
Pemerintah telah menetapkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai revisi atas PP Nomor 58 Tahun 2005
Read morePNS Pelaku Tindak Pidana Jabatan
Dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Pebruari 2019, Menteri PANRB menegaskan bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Surat Keputusan
Read morePeraturan LKPP No. 13 Tahun 2018
Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa
Read morePermendagri No. 133 Tahun 2018
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan
Read moreKewajiban Perpajakan atas Transaksi Belanja Oleh Pemda
Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi yang bersumber dari Belanja Pemerintah dan mencegah penyetoran pajak ke Kas Negara pada
Read morePP No. 49 Tahun 2018
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pada tanggal 22 November 2018
Read more