PP No. 17 Tahun 2020
Pada tanggal 28 Februari 2020, Presiden Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah […]
Peraturan
Berita
Validasi Data Skoring Penentuan Kelas Bakesbangpol
Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kota Madiun tanggal 20 Pebruari 2020 Nomor: 061/090/401.021/2020 perihal permohonan validasi data skoring penentuan kelas Bakesbangpol
Benturan Kepentingan, Monev
Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2019
Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi di mana Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan/atau pihak ketiga
Berita, Monev
Monev Dana Kelurahan Tahun 2019
Wujud komitmen Pemerintah Pusat dalam membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat kelurahan adalah dengan memberikan Dana Kelurahan
Berita, Diklat
Bimtek Verifikasi/Validasi LPPD Tahun 2020
Guna peningkatan kapasitas SDM dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, Inspektur Kota Madiun menerbitkan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Pebruari
Berita
Piloting Pedoman Reviu di Pemerintah Kota Madiun
Sebagai tindak lanjut atas disposisi Sekretaris Daerah Kota Madiun pada Surat Direktur BPKP: Tanggal 30 Januari 2020, Nomor: S-114/D203/2/2020, Perihal:
Produk Hukum
Perwal No. 2 Tahun 2020
Dalam rangka: Menciptakan ASN yang bersih dan berwibawa, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka setiap ASN dalam
Berita, PMPRB
Sosialisasi PMPRB Tingkat OPD
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019 dengan narasumber Bapak Drs.
Produk Hukum, Program & Kegiatan, Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat
Penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran,
Berita, Reviu
Reviu LKPD Tahun 2019
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun (LKPD) Tahun 2019 dilaksanakan untuk memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri