ASN yang melakukan Tipikor
Di bidang kepegawaian aturan yang mengatur Tipikor sebagai berikut: Sebelum era UU ASN UU No. 8 Tahun 1974, Pasal 23 ayat (4) huruf a UU No. 43 Tahun 1999, Pasal 23 ayat (5) huruf c PP No. 32 Tahun 1979,…
PNS Tipikor Inkracht yang Aktif Bekerja
Pada tanggal 13 September 2018, Badan Kepegawaian Negera mengeluarkan siaran pers Nomor: 022/RILIS/BKN/IX/2018 tentang sebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht Aktif Bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin PNS Tersangkut Pidana Tipikor dengan tema Sinergisitas Penegakan Disiplin PNS Untuk…
Penegakan Hukum Terhadap ASN Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Dalam rangka sinergitas antar Kementerian/Lembaga serta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin ASN, maka ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018…
Penegakan Hukum Terhadap ASN yang Melakukan Tipikor
Berdasarkan laporan dari BKN bahwa masih terdapat 2.357 PNS pelaku tindak pidana korupsi yang sudah berstatus inkracht namun masih tetap aktif bekerja dan sebagai pedoman untuk penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, pada tanggal 10 September 2018…
PP No. 60 Tahun 2020
Instansi Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai…
Sosialisasi SE MenPAN dan RB No. 137 Tahun 2018
Guna menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tanggal 21 Mei 2018 Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara, maka Sekretaris Dearah Kota Madiun melalui surat tertanggal 4 Juni…
Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS
Pada tanggal 31 Mei 2018, Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat Nomor: K.26-30/V.72-2/99 Perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksaan Tugas dan Fungsi PNS. Isi edaran yang memuat sejumlah norma baru itu antara lain: Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis …
Surat Edaran Menteri PANRB Bagi ASN Dalam Penggunaan Medsos
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 21 Mei 2018 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Surat tersebut dibuat dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode…
Permendagri No. 9 Tahun 2018
untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Dalam Negeri menetapkan…
Kepwal Tim Evaluasi Penilaian Mandiri RB Pemerintah Kota Madiun
Mengingat bahwa Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.201/95/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.01/349/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini,…
