Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS
Pada tanggal 31 Mei 2018, Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat Nomor: K.26-30/V.72-2/99 Perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksaan Tugas dan Fungsi PNS. Isi edaran yang memuat sejumlah norma baru itu antara lain: Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis …
Surat Edaran Menteri PANRB Bagi ASN Dalam Penggunaan Medsos
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 21 Mei 2018 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Surat tersebut dibuat dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode…
Permendagri No. 9 Tahun 2018
untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Dalam Negeri menetapkan…
Kepwal Tim Evaluasi Penilaian Mandiri RB Pemerintah Kota Madiun
Mengingat bahwa Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.201/95/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.01/349/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini,…
Pelaksanaan SPM
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor: 440/868/Bangda pada tanggal 13 Februari 2018 perihal: Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam surat tersebut…
Permendagri No. 4 Tahun 2018
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan…
Majelis Kode Etik Pegawai Pemkot Madiun
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggung jawab, beretika, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas…
PP No. 2 Tahun 2018
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan…
Satgas Kapabilitas APIP
Dalam rangka mengoptimalkan peran APIP dalam upaya reformasi birokrasi bidang Pengawasan sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Kota Madiun Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)…
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Siil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu…
