Majelis Kode Etik Pegawai Pemkot Madiun
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggung jawab, beretika, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas…
PP No. 2 Tahun 2018
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan…
Satgas Kapabilitas APIP
Dalam rangka mengoptimalkan peran APIP dalam upaya reformasi birokrasi bidang Pengawasan sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Kota Madiun Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)…
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Siil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu…
Kode Etik Pegawai Pemkot Madiun
Dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggungjawab, beretika, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka pada tanggal 21 Desember 2017 Walikota Madiun menetapkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik…
PP No. 42 Tahun 2004
Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak, dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap, dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode…
Inpres No. 9 Tahun 2014
Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pada tanggal 31 Desember 2014 Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas…
PP No. 12 Tahun 2017
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah an untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada tanggal 5 April…
Perwal ttg Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakkan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola…
Perka BPKP No. 4 Tahun 2016
Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKP pada tanggal 18 Maret 2016 telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan…
