Kebijakan SIPD
Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden…
Bimtek Pengawasan PBJ Penanganan Covid19 Bidang Kesehatan
Sebagaimana tertuang pada butir keenam angka 5 Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Presiden menginstruksikan BPKP untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan…
Rapat Internal Pembahasan Draft Perwal ttg SOTK Inspektorat
Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur Inspektorat Daerah. Dalam perkembangannya, pengaturan Inspektorat Daerah belum mampu mendukung terwujudnya…
SE MENPAN RB No. 67 Tahun 2020
Memperhatikan status penebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia dan untuk mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan kantor Instansi pemerintah, maka dipandang perlu untuk…
Bagan Susunan Organisasi Inspektorat
Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun No 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, bahwa Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:…
Audit Kepatuhan Perizinan/Non Perizinan DPMPTSP
Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau maka dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu tersebut dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan…
Quality Assurance Kapabilitas APIP
Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas dan independensi pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, maka Inspektorat Kota Madiun telah melakukan penilaian mandiri terhadap Kapabilitas APIP Inspektorat Tahun 2020. Sebagaimana surat Inspektur Kota Madiun kepada Bapak…
Keputusan Inspektur ttg Pembentukan Tim Layanan “SI WASIT”
Dalam rangka meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan serta meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku dan guna mewujudkan akuntabilitas keuangan negara/daerah yang berkualitas, Inspektorat Kota Madiun sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada tanggal 4 September 2020 membentuk…
Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Evaluasi RB Tahun 2020
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan RB Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020 yang dilaksanakan secara online oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 2 September 2020 yang lalu, maka Inspektorat menggelar rapat koordinasi tindak lanjut evaluasi RB…
Sinergi dan Transformasi Pengawasan APIP di Masa Pandemi COVID-19
Peran daerah sangat penting untuk mendukung kesuksesan program penanganan dampak Covid-19: Penanganan Dampak Kesehatan: percepatan penyaluran insentif dan/atau santunan kematian bagi tenaga kesehatan. pelaksanaan testing dan meningkatkan kapasitas rumah sakit untuk antisipasi lonjakan pasien Covid-19. Jaring Pengaman Sosial: pemutakhiran data…
