Kebijakan SIPD
Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 […]
Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 […]
Sebagaimana tertuang pada butir keenam angka 5 Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang
Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Memperhatikan status penebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia dan untuk mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Corona
Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun No 31
Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan,
Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas dan independensi pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, maka
Dalam rangka meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan serta meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku dan guna mewujudkan
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan RB Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020 yang dilaksanakan secara online oleh Kementerian
Peran daerah sangat penting untuk mendukung kesuksesan program penanganan dampak Covid-19: Penanganan Dampak Kesehatan: percepatan penyaluran insentif dan/atau santunan kematian