Tim Evaluasi RB Inspektorat Th 2020
Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi […]
PMPRB, Produk Hukum
COVID-19
Siaran Pers DJPK No. SP-II/DJPK/2020
Pada tanggal 1 Mei 2020, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mengeluarkan Siaran Pers Nomor SP-II/DJPK/2020 tentang Pemantauan dan
Peraturan, PMPRB
Permen PANRB No. 26 Tahun 2020
Pada tanggal 1 Mei 2020, Menteri PAN dan RB menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 26 Tahun 2020 tentang
Berita, Gratifikasi
Laporan Penerimaan Gratifikasi Triwulan I Tahun 2020
Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 21 Mei 2019 Nomor: 700/1706/401.050/2019 tentang Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan
Produk Hukum, Reformasi Birokrasi
Tim RB Inspektorat
Sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkannya Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/242/2014 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana
COVID-19, Peraturan
KMK No. 10/KM.7/2020
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Peraturan
SE Kepala BKN No. 12/SE/IV/2020
Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
COVID-19, Peraturan
Keputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/278/2020
Sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian.
COVID-19, Peraturan
SE Kepala BKN No. 11/SE/IV.2020
Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
COVID-19, Peraturan
PMK No. 35/PMK.07/2020
Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan