Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
Read moreLatest Posts
Satgas Kapabilitas APIP
Dalam rangka mengoptimalkan peran APIP dalam upaya reformasi birokrasi bidang Pengawasan sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Kota Madiun Nomor 60
Read moreUndang-Undang No. 5 Tahun 2014
Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Siil
Read moreKode Etik Pegawai Pemkot Madiun
Dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggungjawab, beretika, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota
Read morePP No. 42 Tahun 2004
Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak, dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap, dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar
Read moreInpres No. 9 Tahun 2014
Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan
Read morePP No. 12 Tahun 2017
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Read morePerwal ttg Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakkan sehingga berpotensi
Read morePerka BPKP No. 4 Tahun 2016
Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Read more