PP No. 12 Tahun 2017
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah an untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada tanggal 5 April…
Perwal ttg Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakkan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola…
Perka BPKP No. 4 Tahun 2016
Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKP pada tanggal 18 Maret 2016 telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan…
